JAKARTA, BULLETIN – Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan bakal menjadi salah satu persyaratan wajib dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara nasional. Kebijakan BPJS Kesehatan aktif syarat SIM ini saat ini masih dalam tahap uji coba di berbagai wilayah.
Pemerintah, bersama BPJS Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), tengah mengevaluasi pelaksanaan integrasi sistem ini sebelum diterapkan secara lebih luas. Tujuannya adalah untuk memastikan kelancaran dan efektivitas penerapan BPJS Kesehatan aktif syarat SIM.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menjelaskan bahwa integrasi kepesertaan JKN dengan layanan publik merupakan strategi penting. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah peserta yang berstatus aktif, termasuk dengan menjadikan BPJS Kesehatan aktif syarat SIM.
“Untuk mengejar kepesertaan yang tidak aktif, salah satu caranya dengan ada bauran pelayanan masyarakat. Yang sudah berjalan itu seperti mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),” kata Akmal, dikutip dari ANTARA.
Menurut Akmal, penerapan persyaratan BPJS Kesehatan aktif syarat SIM sebenarnya telah memasuki tahap piloting di sejumlah titik. Jika uji coba ini berjalan lancar, kebijakan BPJS Kesehatan aktif syarat SIM akan diterapkan secara nasional.
Salah satu lokasi uji coba integrasi tersebut adalah Satpas Polrestabes Medan. BPJS Kesehatan bersama Polri melakukan field test integrasi sistem kepesertaan aktif JKN dengan layanan pembuatan SIM pada Mei 2026. Ini adalah langkah konkret menuju penerapan BPJS Kesehatan aktif syarat SIM.
Korlantas Polri sebelumnya juga mencatat uji coba persyaratan BPJS Kesehatan aktif syarat SIM baru di tujuh wilayah, yakni Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Uji coba tersebut diberlakukan pada periode 1 Juli hingga 30 September.
Kewajiban terkait kepesertaan JKN dalam penerbitan SIM memiliki dasar regulasi yang kuat. Korlantas menyebut ketentuan BPJS Kesehatan aktif syarat SIM tercantum dalam Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023 yang mengubah Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM.
Dalam panduan SIM Korlantas, bukti kepesertaan JKN atau BPJS Kesehatan aktif juga tercantum sebagai salah satu persyaratan administrasi terbaru. Ini memperkuat kebijakan BPJS Kesehatan aktif syarat SIM.
Akmal menegaskan bahwa tujuan integrasi ini bukan semata-mata membatasi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Kebijakan ini diarahkan terutama kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar iuran tetapi kepesertaannya tidak aktif, dengan menjadikan BPJS Kesehatan aktif syarat SIM.
“Yang terutama tadi yang punya kemampuan, nggak mau bayar. Kalau SIM kan misalnya dia sudah punya mobil, masa saja nggak mau meng-iur,” ujar Akmal.
Menurut dia, peningkatan kepesertaan aktif juga berkaitan dengan prinsip gotong royong dalam program JKN. Masyarakat yang mampu membayar iuran diharapkan tetap aktif sehingga sistem jaminan kesehatan nasional dapat memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat lainnya, salah satunya melalui kebijakan BPJS Kesehatan aktif syarat SIM.
“Yang punya kemampuan, ayo diajak untuk mau meng-iur supaya bisa membantu kelompok masyarakat lain yang sulit,” katanya.
Dengan demikian, masyarakat yang hendak mengurus SIM perlu memastikan status kepesertaan JKN tetap aktif. Namun, penerapan secara nasional kebijakan BPJS Kesehatan aktif syarat SIM masih menunggu hasil evaluasi dan kesiapan integrasi sistem di seluruh wilayah.
Bagi masyarakat yang ingin mengecek status kepesertaan, BPJS Kesehatan menyediakan layanan melalui Mobile JKN maupun kanal layanan informasi BPJS Kesehatan. Ini memudahkan masyarakat dalam memenuhi persyaratan BPJS Kesehatan aktif syarat SIM.
Jika uji coba dinilai berjalan efektif, integrasi status JKN aktif dengan layanan SIM akan diperluas secara nasional. Hal ini sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran sekaligus menjaga keberlanjutan program JKN, dengan menjadikan BPJS Kesehatan aktif syarat SIM sebagai langkah kunci.
