PALU, BULLETIN.ID – Konflik agraria yang membayangi warga Mess Pondok Karya, kawasan Lingkungan Industri Kecil (ILK), Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, memasuki tahap penyelesaian. Pemerintah, warga, dan pihak perusahaan akhirnya menyepakati skema penyediaan lahan serta pembangunan rumah bagi 18 kepala keluarga (KK) terdampak.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara bersama. Melalui kesepakatan itu, warga akan memperoleh lahan relokasi seluas dua hektare di Kelurahan Tondo dan 18 unit rumah tipe 36. Penyelesaian ditargetkan rampung pada 2027.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyebut kesepakatan tersebut sebagai fondasi utama untuk menuntaskan persoalan yang selama ini menimbulkan keresahan warga. Ia berharap seluruh pihak tidak hanya berhenti pada penandatanganan, tetapi konsisten menjalankan kewajiban masing-masing.
Anwar menggambarkan kesepakatan itu sebagai awal fase baru setelah konflik berlangsung. Menurutnya, penyelesaian yang serius harus memberikan manfaat bagi semua pihak, baik masyarakat maupun perusahaan.
“Ini pondasi utama untuk menyelesaikan permasalahan sampai tuntas. Ini batu awal. Setelah konflik selesai, sekarang masa berbulan madu. Kalau serius, pasti semua happy,” ujarnya.
Ia juga meminta Wali Kota Palu mengambil peran aktif dalam proses penyelesaian karena warga yang terdampak merupakan masyarakat Kota Palu. Anwar menegaskan, persoalan warga harus menjadi tanggung jawab bersama, meskipun kewenangan setiap pihak berbeda.
Pihak perusahaan telah menyiapkan lahan seluas dua hektare di Kelurahan Tondo, di luar area jalan dan fasilitas sosial. Setiap keluarga akan memperoleh bidang tanah berukuran 17 x 16 meter dengan status sertifikat hak guna bangunan.
Lahan yang disediakan harus dalam kondisi bersih dan bebas sengketa. Pengukuran akan dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan penyediaan lahan dan biaya pembangunan atau renovasi rumah menjadi tanggung jawab pihak perusahaan sesuai kesepakatan.
Sebanyak 18 unit rumah tipe 36 direncanakan dibangun di atas lahan tersebut. Selama proses pembangunan berlangsung, warga tidak boleh dipindahkan dari lokasi tempat tinggal mereka saat ini.
Anwar juga meminta DPRD ikut mengawasi pelaksanaan kesepakatan. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang memprovokasi atau menghambat proses penyelesaian yang telah disepakati.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido menyampaikan bahwa data warga penerima manfaat telah melalui tujuh kali verifikasi. Proses pemeriksaan tersebut berlangsung selama kurang lebih dua tahun untuk memastikan kejelasan data warga yang berhak menerima penyelesaian, sehingga dikemudian hari tidak ada lagi warga yang menuntut apapun atas lahan itu.
“Status kepemilikannya sudah bisa kita langsung berikan ke masyarakat tapi ada persyaratannya” kata Reny.
Ia juga meminta agar masyarakat membuat kawasan LIK lebih maju.
Perwakilan warga, Dwi Sartika, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang selama ini membayangi kehidupan mereka.
Ia mengatakan, konflik lahan ini tidak hanya menyangkut persoalan tempat tinggal, tetapi juga menghadirkan kekhawatiran dan ketidakpastian mengenai kelanjutan hidup keluarga .
“Akhirnya aspirasi dan keresahan kecil kami tetap memiliki tempat untuk didengar dan diperhatikan oleh pemerintah,” ujar Dwi.
Kesepakatan ini membuka jalan bagi 18 keluarga untuk memperoleh kepastian tempat tinggal. Namun, komitmen tersebut masih harus dibuktikan melalui penyediaan lahan yang sah, pembangunan rumah, dan pemenuhan seluruh hak warga sesuai jadwal. Pemerintah dan DPRD diminta memastikan tidak ada kewajiban yang terabaikan hingga proses penyelesaian benar-benar tuntas.
