BANTEN,BULLETIN.ID — DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kunjungan koordinasi ke DPRD Provinsi Banten untuk mempelajari strategi digitalisasi administrasi dan pengelolaan anggaran di tengah kebijakan efisiensi belanja pemerintah.
Kunjungan yang berlangsung Rabu (7/5/2026) itu dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sulteng Yus Mangun bersama Sekretaris Komisi II Ronald Gulla. Turut mendampingi Sekretaris DPRD Sulteng Moh. Sadly Lesnusa, Kepala Bagian Fasilitasi Erwin, serta Kasubag Umum dan Kepegawaian Malki Nurgaha.
Rombongan diterima Kepala Bagian Perundang-undangan, Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan DPRD Banten H Sunandar serta Kepala Bagian Umum DPRD Banten Sihabudin.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Sulteng mempelajari berbagai sistem tata kelola administrasi, digitalisasi pelayanan, hingga mekanisme pengawasan yang diterapkan DPRD Banten.
Sekretaris Komisi II DPRD Sulteng Ronald Gulla menilai DPRD Banten menjadi salah satu daerah yang cukup maju dalam penerapan sistem digitalisasi administrasi kelembagaan.
Menurutnya, langkah tersebut penting dipelajari sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas kerja alat kelengkapan dewan sekaligus menjawab tantangan efisiensi anggaran.
“Digitalisasi menjadi kebutuhan dalam meningkatkan efektivitas kerja sekretariat maupun alat kelengkapan dewan. Karena itu, kami ingin mempelajari strategi yang telah diterapkan DPRD Banten,” ujar Ronald Gulla.
Selain sistem digitalisasi, DPRD Sulteng juga mempelajari pola perencanaan anggaran yang diterapkan DPRD Banten. Kepala Bagian Perundang-undangan, Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan DPRD Banten H Sunandar menjelaskan, seluruh agenda kegiatan dewan telah dirancang sejak awal melalui perencanaan yang terukur.
“Seluruh kebutuhan disusun sejak awal agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan terarah,” kata Sunandar.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum DPRD Banten Ibud Sihabudin memaparkan sejumlah inovasi pelayanan publik berbasis digital, termasuk kerja sama dengan media nasional untuk memperluas jangkauan informasi kelembagaan kepada masyarakat.
Beberapa program unggulan DPRD Banten yang diperkenalkan dalam pertemuan tersebut antara lain “DPRD Sapa Warga”, program pengawasan, hingga “Parlemen School”.
Selain itu, DPRD Banten juga menjelaskan mekanisme penyusunan anggaran yang dimulai sejak pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Harga Satuan (SHS).
Ketua Komisi II DPRD Sulteng Yus Mangun berharap hasil koordinasi tersebut dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja DPRD Sulawesi Tengah.
Ia menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi komitmen pemerintah dan DPRD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Di tengah efisiensi anggaran, kami berharap seluruh aspirasi masyarakat tetap dapat diwujudkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
