BANDUNG,BULLETIN.ID — Upaya memperkuat peran DPRD di tengah tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks menjadi fokus utama dalam persiapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) di Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Selasa (19/5/2026).
Forum yang dihadiri Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, M. Sadly Lesnusa, itu tidak sekadar membahas agenda teknis Rakernas di Bali mendatang, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi nasional untuk mendorong transformasi kelembagaan DPRD agar lebih adaptif, profesional, dan relevan menghadapi dinamika pemerintahan daerah.
Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan efektivitas pelayanan publik, Sekretariat DPRD dinilai tidak lagi hanya berfungsi sebagai perangkat administratif, melainkan menjadi pilar utama dalam mendukung fungsi legislasi, penganggaran, hingga pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah maupun Program Strategis Nasional.
Selama dua hari pelaksanaan persiapan Rakernas, para Sekretaris DPRD Provinsi se-Indonesia membahas sejumlah isu strategis yang selama ini menjadi tantangan kelembagaan DPRD.
Mulai dari penguatan regulasi hak keuangan dan administratif DPRD, pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir), legalitas tenaga ahli DPRD, hingga optimalisasi fungsi pengawasan terhadap program pemerintah pusat di daerah.
Tak kalah penting, forum tersebut juga menyoroti perlunya percepatan transformasi digital dalam tata kelola administrasi kedewanan. Digitalisasi dinilai menjadi kebutuhan mendesak guna menciptakan sistem kerja yang lebih efisien, sederhana, transparan, dan akuntabel.
Sekretaris DPRD Sulteng, M. Sadly Lesnusa menegaskan, tantangan pemerintahan daerah saat ini menuntut Sekretariat DPRD untuk bergerak lebih cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan publik.
“Sekretariat DPRD harus mampu menjadi pusat dukungan kelembagaan yang adaptif, profesional, dan modern dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedewanan serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD menjadi faktor penting dalam membangun kelembagaan DPRD yang mampu bekerja lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan kebijakan nasional.
Dalam forum tersebut, muncul pula sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Pusat. Di antaranya usulan revisi PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD, revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait penguatan kewenangan pengawasan DPRD terhadap Program Strategis Nasional di daerah, hingga pengembangan sistem administrasi kedewanan berbasis digital yang terintegrasi secara nasional.
Dorongan revisi regulasi itu mencerminkan keinginan daerah agar DPRD memiliki ruang pengawasan yang lebih kuat dan efektif, terutama dalam memastikan program-program strategis pemerintah berjalan tepat sasaran di daerah.
Bagi ASDEPSI, Rakernas mendatang bukan hanya agenda rutin organisasi, tetapi momentum memperkuat sinergi nasional antar Sekretariat DPRD Provinsi dalam membangun sistem kelembagaan yang lebih modern dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Momen persiapan Rakernas ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antar Sekretariat DPRD Provinsi se-Indonesia, sekaligus membangun sistem kelembagaan DPRD yang lebih modern, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pemerintahan daerah ke depan,” kata M. Sadly Lesnusa
