PALU, BULLETIN – Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual pada Senin, (7/09/2026). Pertemuan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya Pengendalian Inflasi Palu.
Rakor tersebut diikuti dari ruang kerja Wakil Wali Kota Palu dan dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Palu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Palu, Pengadilan Negeri Palu, serta sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait lainnya. Partisipasi berbagai pihak ini menunjukkan komitmen serius terhadap Pengendalian Inflasi Palu.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat langkah bersama pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian, khususnya dalam menghadapi berbagai faktor yang dapat memengaruhi perkembangan inflasi. Upaya Pengendalian Inflasi Palu memerlukan sinergi yang kuat dari semua sektor terkait.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, menekankan bahwa pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini krusial untuk memastikan keberhasilan Pengendalian Inflasi Palu.
Menurut Tito, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan dan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat. Hal ini sangat relevan bagi strategi Pengendalian Inflasi Palu di tingkat lokal.
“Pertumbuhan ekonomi tidak bisa dicapai oleh pemerintah pusat saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat dengan pemerintah daerah agar setiap kebijakan berjalan tepat sasaran, konsisten, dan mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat,” kata Tito Karnavian.
Tito juga menekankan pentingnya penggunaan data sebagai dasar dalam menentukan kebijakan. Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran strategis dalam menyediakan data berbasis bukti sekaligus mengukur dampak kebijakan pemerintah, mendukung akurasi dalam Pengendalian Inflasi Palu.
Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam menjaga arah dan prioritas pembangunan nasional, sedangkan Kemendagri memastikan implementasi kebijakan dapat berjalan secara optimal hingga ke tingkat daerah. Koordinasi ini vital untuk keberlanjutan Pengendalian Inflasi Palu.
Dalam rakor tersebut, Mendagri menguraikan berbagai faktor yang berpotensi mendorong terjadinya inflasi. Faktor-faktor ini mencakup peningkatan jumlah uang beredar, penurunan suku bunga, keterbatasan pasokan barang, gangguan distribusi komoditas, hingga tingginya harga pupuk bersubsidi yang dapat meningkatkan biaya produksi pertanian. Memahami faktor-faktor ini adalah kunci dalam strategi Pengendalian Inflasi Palu.
Inflasi sendiri, jelas Tito, secara umum terdiri atas tiga kelompok: volatile foods, administered prices, dan core inflation.
Volatile foods berkaitan dengan pergerakan harga pangan yang dipengaruhi kondisi produksi, pasokan, musim, serta distribusi. Ini adalah salah satu area fokus dalam Pengendalian Inflasi Palu.
Sementara administered prices mencakup harga barang dan jasa yang dipengaruhi atau ditetapkan pemerintah. Kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap kelompok inflasi ini.
Adapun core inflation menggambarkan perubahan harga barang dan jasa yang berkaitan dengan kondisi fundamental perekonomian. Pemantauan terhadap kelompok ini penting untuk melihat stabilitas ekonomi jangka panjang.
Kemendagri juga mendorong pemerintah daerah mengambil sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi. Langkah-langkah ini termasuk mempercepat penyerapan APBD secara tepat sasaran, meningkatkan efektivitas birokrasi, menjaga stabilitas keamanan, memperkuat konektivitas dasar, mengoptimalkan sektor unggulan daerah, serta melakukan pemantauan harga komoditas secara rutin. Semua ini adalah bagian integral dari upaya Pengendalian Inflasi Palu.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Palu akan terus memperkuat koordinasi melalui TPID bersama perangkat daerah teknis dan seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi ini esensial untuk keberhasilan Pengendalian Inflasi Palu.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga kebutuhan masyarakat tetap terjaga, sekaligus mengantisipasi potensi gejolak harga komoditas di daerah. Hal ini merupakan prioritas utama dalam agenda Pengendalian Inflasi Palu.
Pemkot Palu juga akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan pasokan komoditas strategis serta mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan. Pemantauan berkelanjutan ini penting untuk adaptasi kebijakan Pengendalian Inflasi Palu.
Dengan sinergi dan koordinasi lintas sektor yang semakin kuat, Pemerintah Kota Palu berharap pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif. Tujuannya adalah untuk mendukung ketahanan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui Pengendalian Inflasi Palu yang optimal.
