PALU, BULLETIN.ID – Bakal calon gubernur Sulawesi Tengah, Ahmad Ali ingin agar pembangunan daerah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan melakukan pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa.
Dengan pembangunan yang merata dari desa, diyakini pertumbuhan ekonomi juga akan lebih merata dan tidak bertumpu pada satu sektor atau di daerah tertentu saja.
Olehnya, di berbagai kesempatan Ahmad Ali selalu menegaskan ingin menjalankan program pembangunan infrastruktur yang juga menyasar pelosok desa, di antaranya membangun jalan-jalan kantong produksi di desa, teknologi pendukung pertanian, hingga infrastruktur komunikasi yang dapat mempermudah akses pasar dari desa.
Bukan cuma itu, ia yakin untuk membangun sebuah daerah agar lebih baik, peran serta pemerintah di tingkat terbawah sangat diperlukan.
Ahmad Ali menilai, peran kepala desa dalam menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sangat berpengaruh.
“Sekarang bagaimana kepala desanya bisa bekerja secara optimal kalau anggaran operasional mereka saja sangat terbatas? Ini yang perlu kita berikan solusi,” ujar Ahmad Ali, Rabu 21 Agustus 2024.
Berdasarkan hal itu, Ahmad Ali pun telah berkomitmen untuk memperhatikan para kepala desa di daerah ini jika mendapatkan kepercayaan menjadi gubernur pada pemilihan kepala daerah 27 November 2024 mendatang.
“Sebagai perwakilan pemerintah yang paling sering berhadapan langsung dengan masyarakat di desa, kepala desa itu paling banyak menghadapi persoalan, tapi mereka belum didukung oleh kebijakan, termasuk anggaran yang terbatas untuk operasional mereka misalnya,” jelas Ahmad Ali.
Pada 25 Juli lalu, Ahmad Ali menerima kunjungan ratusan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sulawesi Tengah. Ia menerima berbagai keluhan kepala desa.
Sebagai bakal calon gubernur, Ahmad Ali pun berkomitmen akan memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah bagi setiap desa, dengan besaran mulai dari Rp15 juta sampai dengan Rp50 juta per desa.
“Bantuan keuangan kepada desa itu nantinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, ini untuk menunjang kinerja kepala desa dalam bentuk biaya-biaya operasional sesuai dengan regulasi yang berlaku,” katanya.
Ia meyakini, jika ditunjang dengan anggaran yang cukup, kinerja kepala desa juga bisa lebih optimal, terutama dalam menjalankan program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu, proses pembangunan di daerah yang dimulai dari desa akan lebih mudah tercapai.
“Desa itu garda terdepan untuk membangun daerah, khususnya Sulawesi Tengah. Fondasi ekonomi kita akan lebih kuat jika masyarakat desa sejahtera,” tandasnya. ***
