JAKARTA, BULLETIN.ID — PT Vale Indonesia Tbk menegaskan komitmennya menjalankan praktik pertambangan yang baik dan berkelanjutan dalam pengembangan proyek Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Perusahaan menyatakan terbuka terhadap masukan publik sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan perlindungan lingkungan.
Direktur sekaligus Chief of Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia, Budiawansyah, mengatakan hingga akhir 2025 kegiatan perusahaan masih berada pada tahap konstruksi dan baru akan memasuki fase penambangan pada 2026, seiring rencana pembangunan smelter pengolahan nikel di kawasan tersebut.
“Kami berkomitmen menerapkan pengelolaan pertambangan yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, mencakup perlindungan lingkungan serta kesehatan dan keselamatan masyarakat. Komitmen ini kami jalankan dengan dukungan pemerintah, khususnya Kementerian ESDM serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ujar Budiawansyah, Senin (26/1/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Budiawansyah saat menjadi penanggap dalam diskusi publik dan peluncuran laporan riset Yayasan Satya Bumi bertajuk Riset Pembangunan Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) dan Pabrik Peleburan HPAL Kolaka Nikel Indonesia (KNI) di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Menanggapi sejumlah temuan dalam riset tersebut, khususnya terkait aspek hidrologi, Budiawansyah menjelaskan bahwa PT Vale telah menyusun kajian hidrologi secara komprehensif sebelum kegiatan penambangan dilakukan. Kajian itu meliputi pemetaan daerah tangkapan air, arah aliran limpasan, data curah hujan, hingga perhitungan potensi erosi dan sedimentasi.
“Air limpasan tambang kami kelola agar memenuhi baku mutu lingkungan sebelum dialirkan ke badan air. Pemantauan kualitas air dilakukan secara rutin di titik-titik yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Terkait pembukaan lahan, PT Vale mencatat total areal yang telah dibuka di wilayah IUPK Pomalaa mencapai 880,3 hektare atau sekitar 4,3 persen dari total luas izin. Dari jumlah tersebut, 82,4 hektare berada di kawasan hutan lindung atau 0,4 persen dari total luasan IUPK.
Menurut Budiawansyah, selama periode 2024–2025, total bukaan lahan baru mencapai 487,9 hektare, berbeda dengan angka 854,29 hektare yang disebutkan dalam dokumen kajian Satya Bumi dan Puspaham. Sebagian besar lahan yang dibuka digunakan untuk fasilitas penunjang permanen, seperti jalan tambang, perkantoran, fasilitas pengendali sedimen, serta ore stockpile.
Menanggapi isu kesehatan masyarakat, khususnya di Desa Hakatutobu, PT Vale menyatakan telah melakukan penelusuran berbasis pemetaan daerah aliran sungai (DAS). Hasilnya, wilayah desa tersebut berada pada DAS yang berbeda dengan jalur keluaran air limpasan tambang PT Vale.
“Wilayah tersebut juga berdekatan dengan beberapa konsesi pertambangan lain yang telah lebih dahulu beroperasi,” ujarnya.
Budiawansyah menegaskan bahwa praktik pertambangan berkelanjutan telah lama diterapkan PT Vale di Blok Sorowako, Sulawesi Selatan. Praktik tersebut, menurutnya, telah mengantarkan perusahaan meraih sejumlah penghargaan nasional dan internasional, termasuk PROPER Emas 2024 dari KLHK serta Asia ESG Positive Impact Awards 2025.
“Kami mengapresiasi kajian dan kritik yang disampaikan. Transparansi adalah bagian dari upaya membangun praktik pertambangan yang lebih baik. Kami terbuka terhadap masukan konstruktif dari masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil,” tutup Budiawansyah
