JAKARTA, BULLETIN – Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa arah pembangunan nasional tidak boleh hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan besarnya anggaran. Ia menegaskan bahwa kekayaan Indonesia harus diolah menjadi kekuatan riil yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, memastikan kekayaan Indonesia berdampak rakyat secara nyata.
Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya. Momen penting ini terjadi dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Jumat (14/08/2026).
“Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan, mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, prinsip ini harus terwujud dalam setiap program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen untuk mengarahkan anggaran demi memperkuat layanan kesehatan dan pendidikan di seluruh pelosok negeri, agar kekayaan Indonesia berdampak rakyat lebih merata.
Prabowo mencontohkan rencana ambisius pemerintah untuk merenovasi 10.000 puskesmas, membangun 441 rumah sakit umum daerah (RSUD), serta melakukan perbaikan sekolah di berbagai wilayah Indonesia. Langkah-langkah ini bertujuan memastikan bahwa kekayaan Indonesia berdampak rakyat, terutama dalam akses pelayanan dasar.
“Renovasi 10.000 puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat,” ujarnya.
Dorong Ekonomi Berbasis Kekuatan Nasional
Selain memperkuat pelayanan dasar, pemerintah juga menyiapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pemanfaatan kekayaan dan aset nasional. Upaya ini meliputi penguatan bursa komoditas, optimalisasi aset badan usaha milik negara (BUMN), dan pengembangan Indonesia International Financial Center (IIFC).
Pemerintah juga akan membentuk Danantara Development Management Fund (DDMF) yang dirancang untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek pembangunan jangka panjang dan lintas generasi. Ini merupakan strategi untuk memastikan kekayaan Indonesia berdampak rakyat dalam jangka panjang.
Di sektor industri, pemerintah mendorong terbentuknya pasar bagi produk dalam negeri, seperti melalui kebijakan subsidi kendaraan listrik. Langkah ini menunjukkan fokus pemerintah tidak hanya pada ekspor komoditas mentah, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah dan penguatan kapasitas industri nasional, agar kekayaan Indonesia berdampak rakyat melalui penciptaan lapangan kerja dan kemandirian ekonomi.
“Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat,” tegas Prabowo.
Setiap Rupiah Harus Terukur
Prabowo juga menginstruksikan agar setiap program pemerintah memiliki ukuran manfaat yang jelas dan terukur. Ia mengingatkan agar anggaran negara tidak digunakan untuk membiayai program yang secara nominal besar namun minim dampak nyata bagi masyarakat. Ini adalah bagian penting agar kekayaan Indonesia berdampak rakyat secara optimal.
“Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi,” ujarnya.
Presiden menekankan pentingnya disiplin dalam pengelolaan anggaran, menegaskan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara harus memiliki tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya adalah memastikan setiap pengeluaran pemerintah menjadikan kekayaan Indonesia berdampak rakyat.
“Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran,” kata Prabowo.
Pemerintah Diminta Bersih dari Korupsi
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menempatkan perlindungan masyarakat sebagai salah satu tugas utama pemerintah. Ancaman yang harus dihadapi negara bukan hanya persoalan keamanan, tetapi juga kemiskinan, kelaparan, pemutusan hubungan kerja, hingga terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah diminta mengutamakan belanja yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, sehingga kekayaan Indonesia berdampak rakyat secara fundamental.
Prabowo juga mengingatkan seluruh tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga desa, untuk memperketat pengawasan penggunaan anggaran.
“Pemerintah di semua tingkatan tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, penipuan, mark up, penggelembungan dalam pembelanjaan,” tandasnya.
Pesan ini menjadi salah satu penekanan utama Presiden dalam pembahasan RAPBN 2027: kekayaan dan anggaran negara harus diterjemahkan menjadi pelayanan, lapangan kerja, produktivitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar tercermin dalam angka pertumbuhan ekonomi. Ini adalah wujud nyata komitmen agar kekayaan Indonesia berdampak rakyat secara menyeluruh.
