JAKARTA, BULLETIN – Pemerintah berencana menaikkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi sekitar Rp240 triliun. Peningkatan signifikan Anggaran Makan Bergizi Gratis 2027 ini bertujuan untuk menjangkau sekitar 60,6 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, alokasi Anggaran Makan Bergizi Gratis 2027 sebesar Rp240 triliun tersebut mengalami peningkatan dibandingkan anggaran MBG pada tahun 2026 yang diperkirakan mencapai Rp229 triliun. Kenaikan Anggaran Makan Bergizi Gratis 2027 menjadi komitmen pemerintah dalam memperkuat pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat.
“Sekitar Rp240 triliun untuk MBG,” kata Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam keterangannya. Peningkatan Anggaran Makan Bergizi Gratis 2027 ini menunjukkan prioritas pemerintah terhadap kesejahteraan gizi.
Secara keseluruhan, RAPBN 2027 mengalokasikan anggaran program pendidikan sebesar Rp820,9 triliun. Program MBG, dengan Anggaran Makan Bergizi Gratis 2027 yang masif ini, menjadi salah satu komponen penting di dalamnya, menegaskan fokus pemerintah pada sumber daya manusia unggul.
Seiring dengan peningkatan anggaran dan cakupan penerima, pemerintah juga memperkuat pengawasan pelaksanaan MBG di lapangan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa Anggaran Makan Bergizi Gratis 2027 benar-benar sampai kepada yang berhak.
Pengawasan dilakukan melalui survei langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan memanfaatkan jaringan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) hingga tingkat kabupaten dan kota. Metode ini diharapkan dapat mendeteksi persoalan yang muncul sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan hasil pemantauan sementara, pelaksanaan MBG secara umum dinilai berjalan dengan baik. Namun, pengawasan tetap menjadi perhatian utama mengingat luasnya jaringan SPPG dan puluhan juta penerima manfaat yang tersebar di berbagai daerah, yang mendapatkan alokasi dari Anggaran Makan Bergizi Gratis 2027 ini.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan MBG. Pemerintah daerah memiliki peran vital dalam memastikan program berjalan baik di wilayah masing-masing, termasuk menangani kendala lapangan.
Koordinasi juga diperlukan untuk mempercepat penanganan apabila terjadi kendala, seperti insiden keamanan pangan atau dugaan keracunan makanan. Dengan Anggaran Makan Bergizi Gratis 2027 yang meningkat, pemerintah dituntut tidak hanya memperluas cakupan, tetapi juga memastikan setiap rupiah memberikan manfaat nyata.
Penguatan pengawasan, koordinasi lintas pemerintahan, serta respons cepat terhadap persoalan menjadi kunci agar program MBG dengan Anggaran Makan Bergizi Gratis 2027 dapat berjalan efektif dan aman bagi puluhan juta masyarakat yang menjadi sasaran.
