PALU, BULLETIN – Penanganan Karhutla Sulteng (kebakaran hutan dan lahan Sulawesi Tengah) tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman api. Pangdam XXIII/Palaka Wira, Mayjen TNI J. Binsar P. Sianipar, menekankan pentingnya edukasi masif kepada masyarakat sebagai kunci pencegahan untuk memutus api dari hulu.
Penegasan tersebut disampaikan Mayjen TNI J. Binsar P. Sianipar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla dan Kekeringan di Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (31/8/2026), di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Menurutnya, tanpa edukasi yang kuat, upaya penanganan Karhutla Sulteng akan terus-menerus berkutat pada pemadaman.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Pangdam bersama Gubernur Sulawesi Tengah dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sekitar 100 peserta hadir, termasuk unsur TNI-Polri, bupati, BPBD, Basarnas, BMKG, serta Bandara Internasional Mutiara Sis Aljufri Palu.
Pangdam menegaskan bahwa Karhutla Sulteng adalah persoalan lintas sektor yang membutuhkan koordinasi kuat. Ia meminta Danrem dan Dandim berkolaborasi dengan BPBD dan Kepolisian serta Pemerintah Daerah setempat untuk memberikan edukasi secara masif kepada masyarakat.
“Tanpa edukasi, kita akan menjadi pemadam kebakaran terus. Karena itu, Danrem dan Dandim saya minta berkolaborasi dengan BPBD dan Kepolisian serta Pemerintah Daerah setempat untuk memberikan edukasi secara masif kepada masyarakat,” kata J. Binsar P. Sianipar.
Pendekatan edukasi ini penting karena sebagian besar pemicu kebakaran berasal dari aktivitas masyarakat. Identifikasi di lapangan menunjukkan penyebab seperti pembukaan lahan dengan dibakar, pembakaran sampah, hingga puntung rokok sembarangan di area hutan dan lahan kering. Ini menjadi tantangan besar dalam penanganan Karhutla Sulteng.
Dengan demikian, operasi pemadaman hanya menyelesaikan persoalan setelah api muncul. Pencegahan justru menyasar sumber risiko agar kebakaran tidak terjadi sejak awal, yang merupakan strategi lebih efektif dalam mengatasi Karhutla Sulteng.
Dalam kesiapsiagaan, Kodam XXIII/Palaka Wira telah melakukan pemetaan terhadap wilayah yang rawan Karhutla Sulteng. Pemetaan ini disinergikan dengan data dari satuan jajaran TNI dan BPBD untuk memperkuat deteksi dan respons dini.
Kodam juga menyiapkan sejumlah perlengkapan pendukung, mulai dari alat pelindung diri (APD), drone, perangkat GPS, alat pemadam, hingga pompa punggung. Kesiapan ini krusial untuk menghadapi potensi Karhutla Sulteng.
Selain itu, sebanyak 22 unit armada pemadam kebakaran telah disebar di berbagai wilayah. Ini adalah bagian dari penguatan kemampuan respons di lapangan. Namun, keberadaan personel dan peralatan ini harus diikuti dengan pola penanganan yang terstruktur, termasuk prosedur tetap (protap), kesiapan personel, dan sistem komunikasi yang jelas saat terjadi kebakaran.
Rakor juga mendorong penerapan strategi pencegahan dan penanganan secara terpadu di daerah. Langkah ini mencakup rapat kerja lintas sektor, penyusunan protap penanganan Karhutla Sulteng, apel kesiapsiagaan, latihan posko, dan latihan lapangan.
Pembentukan satuan tugas penyuluhan dan pencegahan juga menjadi fokus. Pasukan diminta ditempatkan di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Peralatan pendukung harus dipastikan siap digunakan, dan jaringan komunikasi antarpihak perlu dibangun untuk koordinasi efektif saat darurat Karhutla Sulteng.
Pangdam menekankan bahwa seluruh strategi ini tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Setiap unsur harus memahami peran masing-masing, kapan harus bergerak, dan bagaimana koordinasi dilakukan. Pendekatan terpadu ini semakin penting mengingat kondisi kekeringan yang meningkatkan kerentanan hutan dan lahan terhadap Karhutla Sulteng.
Rakor tersebut menempatkan pencegahan sebagai bagian penting dalam strategi penanganan Karhutla Sulteng. Kesiapan armada, personel, drone, GPS, dan perlengkapan pemadam memang dibutuhkan. Namun, upaya ini akan terus berulang jika faktor manusia sebagai pemicu kebakaran tidak disentuh melalui edukasi dan pengawasan.
Kolaborasi lintas sektor tidak hanya diarahkan untuk mempercepat pemadaman, tetapi juga memastikan masyarakat memahami risiko pembakaran lahan, pembuangan sampah, atau aktivitas lain yang berpotensi memicu kebakaran. Dengan penguatan koordinasi, pemetaan wilayah rawan, kesiapsiagaan personel, penyediaan peralatan, serta penyuluhan masif, pemerintah dan seluruh unsur terkait berharap potensi Karhutla Sulteng dan dampaknya dapat ditekan.
