PALU, BULLETIN – Pemerintah Kota Palu memperketat pengawasan harga beras di sejumlah pasar tradisional. Langkah ini diambil setelah muncul keluhan masyarakat mengenai menurunnya daya beli terhadap salah satu kebutuhan pokok utama, sehingga membuat Harga Beras Palu menjadi sorotan.
Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, bersama jajaran terkait turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) harga dan ketersediaan beras di Pasar Inpres Manonda dan Pasar Masomba pada Jumat, 21/08/2026. Sidak ini merupakan respons cepat terhadap fluktuasi Harga Beras Palu.
Sidak melibatkan sejumlah instansi penting, termasuk Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu Rahmad Mustafa, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Perum Bulog, Satgas Pangan Polresta Palu, serta Dinas Perhubungan. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengendalikan Harga Beras Palu.
Langkah ini dilakukan sebagai respons atas laporan masyarakat yang menilai daya beli terhadap beras mulai melemah. Pemerintah Kota Palu ingin memastikan harga yang terbentuk di tingkat pedagang tetap berada dalam batas kewajaran sekaligus memastikan pasokan tidak mengalami gangguan, terutama terkait Harga Beras Palu.
Dari hasil pemantauan di Pasar Inpres Manonda, Harga Beras Palu ditemukan cukup beragam, mulai dari Rp13 ribu hingga Rp17 ribu per kilogram. Perbedaan harga tersebut dipengaruhi jenis dan varietas beras yang dijual pedagang.
“Alhamdulillah tadi di Pasar Inpres Manonda, kita mengecek harga. Ada yang paling murah Rp13 ribu dan yang paling tinggi Rp17 ribu, dengan varietas beras yang berbeda-beda,” kata Imelda Liliana Muhidin, Wakil Wali Kota Palu.
Sementara di Pasar Masomba, Harga Beras Palu berada pada kisaran Rp15.500 hingga Rp17 ribu per kilogram. Beras asal Napu menjadi salah satu komoditas dengan harga relatif rendah, yakni sekitar Rp15.500, sementara sebagian besar beras lainnya dijual di kisaran Rp16 ribu per kilogram.
Variasi harga yang ditemukan di lapangan menjadi perhatian pemerintah daerah. Imelda meminta Dinas Perdagangan dan Perindustrian tidak hanya melakukan pemantauan sesekali, tetapi memastikan perkembangan harga terus diikuti secara langsung di pasar untuk menjaga stabilitas Harga Beras Palu.
Pemantauan tersebut dinilai penting agar harga eceran yang telah ditetapkan dapat benar-benar diterapkan pedagang dan tidak terjadi perbedaan harga yang terlalu lebar tanpa alasan yang jelas.
“Sudah kita minta dari Perdagin untuk mengecek semuanya, agar keinginan Pak Wali Kota ini, harga eceran penting atau harga itu betul-betul diterapkan. Kemudian Satgas setiap minggu harus turun,” ujar Imelda Liliana Muhidin, Wakil Wali Kota Palu.
Selain perangkat daerah, Satgas Pangan Polresta Palu juga diminta melakukan pemantauan secara rutin setiap pekan. Pengawasan tersebut mencakup harga, pasokan, hingga potensi persoalan dalam distribusi beras.
Dengan pengawasan berkala, pemerintah berharap dapat lebih cepat merespons apabila terjadi lonjakan harga maupun gangguan pasokan di pasar, sekaligus menekan Harga Beras Palu agar tetap stabil.
Di tengah keluhan masyarakat mengenai harga, Imelda memastikan ketersediaan beras di Kota Palu masih dalam kondisi aman. Menurutnya, stok yang tersedia diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk beberapa bulan ke depan. Dengan demikian, persoalan utama yang sedang dihadapi bukan kekurangan pasokan, melainkan kemampuan masyarakat dalam membeli kebutuhan pokok.
“Kalau untuk stok beras, alhamdulillah sampai berapa bulan ke depan aman. Hanya saja daya beli masyarakatnya yang agak kurang,” kata Imelda Liliana Muhidin, Wakil Wali Kota Palu.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pengendalian Harga Beras Palu, tetapi juga mencari cara untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat yang paling rentan.
Salah satu langkah yang diharapkan dapat membantu adalah penyaluran bantuan pangan dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas). Bantuan tersebut direncanakan berlangsung pada pekan mendatang, menyasar sekitar 31 ribu kepala keluarga (KK) yang masuk kelompok desil 5 ke bawah.
Masing-masing penerima disebut akan memperoleh alokasi beras sebanyak 30 kilogram. Penyaluran ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan berdampak pada stabilisasi Harga Beras Palu di pasaran.
“Insyaallah minggu depan Bapanas akan mendistribusikan beras sejumlah 30 kilogram per penerima bantuan sebanyak 31 ribu KK, yang masuk desil 5 ke bawah. Insyaallah itu bisa merubah nanti harga yang ada di pasar,” ungkap Imelda Liliana Muhidin, Wakil Wali Kota Palu.
Penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga penerima manfaat sekaligus memengaruhi keseimbangan permintaan beras di pasar. Namun, pemerintah daerah tetap menempatkan pengawasan harga dan distribusi sebagai bagian penting dari upaya menjaga stabilitas pangan.
Pemkot Palu akan melanjutkan koordinasi dengan Bulog, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian, Satgas Pangan, serta instansi terkait untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan beras. Bagi pemerintah daerah, memastikan beras tersedia saja belum cukup.
Stabilitas pangan juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok tersebut. Karena itu, pengawasan Harga Beras Palu di pasar, kepastian pasokan, kelancaran distribusi, serta penyaluran bantuan pangan menjadi empat langkah yang berjalan bersamaan untuk menjaga beras tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat Kota Palu.
