PALU,BULLETIN.ID – DPRD Kota Palu menyoroti efektivitas penggunaan anggaran operasional bus yang mencapai sekitar Rp22 miliar per tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lembaga legislatif tersebut mempertanyakan sejauh mana manfaat nyata program itu dirasakan masyarakat.
Anggota DPRD Palu, Abdurahim Nasar Al-Amri, menyatakan sejak awal pihaknya telah meminta penjelasan terkait dampak program operasional bus yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Palu. Menurutnya, besarnya alokasi anggaran harus diiringi indikator kinerja yang terukur dan capaian layanan yang jelas.
“Jangan sampai anggaran besar digelontorkan, tetapi dampaknya tidak signifikan bagi masyarakat,” ujar politisi Partai Demokrat itu dalam rapat paripurna di Palu, Kamis (19/2/2026).
Selain mempertanyakan efektivitas anggaran, DPRD juga menyoroti kebijakan tarif bus sebesar Rp5.000. Dewan menilai, apabila operasional sepenuhnya dibiayai APBD, maka skema tarif perlu dikaji ulang agar selaras dengan semangat pelayanan publik.
“Kalau memang dibiayai dari APBD, perlu dipertimbangkan apakah tarif tersebut masih relevan atau justru bisa digratiskan untuk mendorong penggunaan transportasi publik,” katanya.
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, DPRD menyatakan akan memanggil pihak terkait guna meminta penjelasan komprehensif, termasuk data jumlah penumpang, tingkat okupansi, cakupan rute, hingga dampaknya terhadap mobilitas warga dan pengurangan kemacetan.
DPRD menegaskan komitmennya mengawal penggunaan anggaran daerah agar tepat sasaran, efisien, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kota Palu.
