BANDUNG,BULLETIN.ID — Isu transparansi bantuan keuangan partai politik dan ancaman peredaran narkotika menjadi fokus perhatian Komisi I DPRD Sulawesi Tengah dalam kunjungan kerja ke Jawa Barat.
Melalui agenda koordinasi dan komunikasi (korkom), para legislator berupaya memperdalam praktik tata kelola pemerintahan yang dinilai lebih matang dan terukur.
Kunjungan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat ini turut didampingi Wakil Ketua III DPRD Sulteng, Ambo Dalle. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Jawa Barat, Wahyu Wijaya, bersama jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi I menyoroti mekanisme penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik—isu yang kerap menjadi perhatian publik karena menyangkut akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Pembahasan mencakup regulasi, skema penganggaran, hingga sistem pelaporan yang transparan. Jawa Barat dinilai telah memiliki pola pengelolaan yang relatif tertib dan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain.
“Penguatan sistem ini penting agar dana publik benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan,” menjadi salah satu penekanan dalam diskusi.
Selain tata kelola dana parpol, perhatian juga diarahkan pada program P4GN. Pihak Kesbangpol Jawa Barat memaparkan strategi yang mengedepankan edukasi masyarakat, deteksi dini, serta kolaborasi lintas sektor—mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga komunitas.
Anggota Komisi I DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, dalam sesi diskusi aktif menggali detail implementasi kedua isu tersebut, termasuk tantangan di lapangan dan metode evaluasi program. Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan dari anggota komisi lainnya.
Kunjungan ini tidak sekadar menjadi ajang studi banding, tetapi juga langkah konkret memperkaya perspektif kebijakan. Hasilnya diharapkan mampu memperkuat tata kelola bantuan keuangan partai politik yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus meningkatkan efektivitas program pencegahan narkotika di Sulawesi Tengah
