PALU,BULLETIN.ID – Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Palu, Muslimun, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini Pemkot Palu dan Pemprov Sulteng untuk melakukan koordinasi antar instansi dan menyoroti keterlambatan progres pembangunan hunian tetap (huntap) yang ada di Tondo, Talise dan Petobo.
Keterlambatan tersebut disebabkan proses konstruksi disebabkan kebutuhan material tidak sesuai dengan kebutuhan dan pembayaran ongkos tukang sering terlambat akibat kontraktor kekurangan dana.
Kimun, sapaan akrabnya menjelaskan, pembayaran termin dari PUPR ke kontraktor sudah lancar sesuai terminnya, namun pembayaran dari kontraktor ke tukang sering terlambat. Bahkan, kebutuhan material juga tidak dibeli sesuai dengan kebutuhannya.
Jangan sampai dana yang dibayarkan PUPR ke kontraktror tidak seluruhnya dimanfaatkan oleh kontraktor untuk biaya pembangunan huntap,” ujarnya, Jumat (2/5/2023).
Kimun juga menjelaskan, hingga saat ini, updare pembangunan progres huntap II yang dikerjakan oleh kontraktor Adhi Karya dengan target penyelesaian hingga bulan Desember, hingga akhir Mei 2023 masih sekitar 35 persen.
Huntap Talise denfan kontraktor Pembangunan Perumahan (PP) dan Waskita Karya. Target penyelesaian Juni 2023
Progres akhir Mei 2023 sekitar 80 persen.
Sedangkan huntap Petobo, kontraktor Nindya Karya dan Waskita Karya. Target penyelesaian Juni 2023, progres akhir Mei 2023 baru sekitar 20 persen.
Fraksi Nasdem mendesak adanya koordinasi antar instansi di tingkat provinsi terutama kabupaten/kota terkait keterlambatan progres pembangunan huntap tersebut.
“Pemda harus meminta progress setiap bulannya dan meminta pihak BUMN terutama Wika, Waskita, Nindya karya dan Ady karya Serta pembangunan perumahan ( PP) Untuk menjadi fokus mereka karena keterlambatan disebabkan soal pembayaran,” jelasnya.
