JAKARTA, BULLETIN – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali meluas di sejumlah wilayah Indonesia di tengah puncak musim kemarau, memicu kekhawatiran dari ahli IPB University yang mengingatkan potensi bencana serupa tragedi 1997/1998 jika tidak segera ditangani serius.
Meluasnya Karhutla terjadi saat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau 2026 akan berlangsung pada Juli hingga September, dengan Agustus sebagai periode puncak di sebagian besar wilayah Indonesia. Asap akibat Karhutla sudah mulai mengganggu aktivitas warga, sementara petugas berupaya memadamkan api agar tidak semakin meluas.
Bambang Hero Saharjo, ahli forensik kebakaran hutan dari IPB University, menyatakan bahwa kondisi Karhutla saat ini belum mencapai puncaknya. Ia mengingatkan bahwa ancaman kebakaran masih sangat besar dan berpotensi membesar apabila tidak ada penanganan serius sejak dini. Peningkatan risiko ini diperparah dengan kondisi cuaca kering dan aktivitas manusia yang tidak terkontrol.
Faktor cuaca menjadi perhatian utama karena BMKG menyebut iklim 2026 berpotensi lebih kering dari normal, dengan musim kemarau yang datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang. Risiko Karhutla meluas diperkirakan meningkat signifikan, terutama pada periode Mei hingga September, dengan puncak kekeringan sekitar Agustus-September.
Pemerintah juga telah mengantisipasi dampak El Nino yang diperkirakan lebih kuat, di mana BMKG menyatakan El Nino telah aktif sejak Juli 2026 dan berpotensi mencapai level sangat kuat. Kondisi El Nino ini dapat memicu kemarau yang lebih kering dan panjang, sehingga meningkatkan risiko kekeringan serta potensi Karhutla yang lebih parah.
Kekhawatiran terbesar adalah kemungkinan Karhutla berkembang menjadi bencana skala besar seperti yang terjadi pada 1997/1998, ketika kebakaran melanda sekitar 11 juta hektare lahan dan menyebabkan kabut asap parah. Bambang Hero menegaskan bahwa situasi ini harus menjadi peringatan agar semua pihak tidak menunggu api membesar sebelum bertindak.
Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan telah memperkuat mitigasi Karhutla dengan sistem peringatan dini, kesiapsiagaan lapangan, dan penegakan hukum. Pada 2025, luas Karhutla nasional sekitar 359 ribu hektare, dan pada 2026, pencegahan dan respons cepat menjadi prioritas untuk mengantisipasi potensi Karhutla yang lebih luas.
Ancaman Karhutla bukan hanya soal kerusakan hutan, tetapi juga dampak serius terhadap kualitas udara, kesehatan masyarakat, transportasi, dan ekonomi. Oleh karena itu, kombinasi cuaca kering dan aktivitas manusia harus diantisipasi secara serius. Jika pencegahan dan pemadaman tidak diperkuat sejak awal, Karhutla 2026 berpotensi berkembang menjadi bencana lingkungan yang jauh lebih besar.
