JAKARTA, BULLETIN – Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan elektrifikasi Indonesia sebagai strategi utama untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor. Langkah ini dinilai krusial guna memperkuat kemandirian energi nasional di tengah gejolak geopolitik dan perdagangan global.
Prabowo menyampaikan hal tersebut saat meresmikan peluncuran Motor Listrik Nasional (Molinas) dan ekosistem pendukungnya di fasilitas produksi ALVA, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis, 13/08. Ia menegaskan pentingnya konsep “Indonesia Incorporated” yang menyatukan pemerintah, dunia usaha, industri, dan masyarakat untuk membangun ketahanan ekonomi. Dorongan untuk elektrifikasi Indonesia ini diharapkan dapat memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
“Hari ini saya mengajak kalian Indonesia Incorporated. Kita harus jadi satu. Yang kuat, yang menengah, yang agak menengah, dan yang lemah. Harus bersatu,” kata Prabowo.
Menurutnya, Indonesia memiliki modal besar untuk membangun ketahanan energi dari sumber daya alam domestik. Namun, kekayaan tersebut harus dikelola secara optimal agar tidak justru menciptakan ketergantungan baru. Elektrifikasi Indonesia menjadi kunci untuk mengelola sumber daya tersebut secara efisien.
“Kita terlalu besar untuk menggantungkan diri kepada pihak luar,” tegasnya.
Salah satu strategi yang didorong pemerintah adalah memperluas elektrifikasi pada sektor transportasi dan industri. Prabowo menilai penggunaan kendaraan listrik, bus listrik, hingga peralatan industri berbasis listrik dapat mengurangi konsumsi bahan bakar fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional melalui elektrifikasi Indonesia.
“Salah satu cara mengelolanya adalah seperti hari ini. Dengan motor dan mobil listrik, dengan bus listrik, dengan traktor listrik, dengan sebanyak mungkin alat-alat kita menggunakan listrik sebagai energi utama, kita akan lebih aman. Kita akan lebih sejahtera,” ujarnya.
Dorongan elektrifikasi Indonesia tidak hanya diarahkan pada kendaraan listrik. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah agenda untuk mengubah struktur konsumsi energi nasional. Prabowo menyebut pemerintah berencana mengganti penggunaan LPG dengan compressed natural gas (CNG) serta membangun pembangkit listrik tenaga surya dengan total kapasitas 100 gigawatt dalam empat tahun.
Pemerintah juga meminta PT PLN (Persero) mempercepat pengurangan pembangkit listrik berbahan bakar diesel. Langkah ini adalah bagian integral dari upaya elektrifikasi Indonesia yang lebih luas.
“PLN harus tinggalkan pembangkit listrik dari diesel. Kurang lebih 13 gigawatt harus segera kita tinggalkan,” kata Prabowo.
Ketergantungan terhadap bahan bakar minyak impor menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong percepatan transisi energi. Prabowo menyebut Indonesia mengeluarkan sekitar USD28 miliar hingga USD30 miliar setiap tahun untuk kebutuhan BBM. Besarnya devisa yang keluar tersebut menunjukkan bahwa ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan bakar, tetapi juga berhubungan langsung dengan ketahanan ekonomi dan neraca perdagangan Indonesia, yang dapat diatasi melalui elektrifikasi Indonesia.
Karena itu, pemerintah berupaya mengurangi penggunaan energi berbasis fosil dan menggantinya dengan sumber energi yang tersedia di dalam negeri. Selain energi surya dan listrik, Prabowo mengungkapkan Indonesia masih memiliki potensi energi lain yang sedang dikaji para ilmuwan dan peneliti, seperti potensi hidrogen alam.
Prabowo optimistis berbagai kebijakan tersebut dapat mempercepat perubahan struktur energi nasional. Ia memperkirakan dampak penguatan kemandirian energi dan elektrifikasi Indonesia mulai terlihat dalam tiga hingga lima tahun mendatang. Target tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor karena transisi energi tidak hanya menyangkut pembangunan pembangkit, tetapi juga industri kendaraan, infrastruktur kelistrikan, teknologi, investasi, hingga kesiapan masyarakat sebagai pengguna.
Karena itu, konsep Indonesia Incorporated yang disampaikan Prabowo diarahkan untuk menyatukan berbagai kekuatan ekonomi nasional, baik perusahaan besar maupun pelaku usaha menengah dan kecil. Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk memastikan agenda elektrifikasi Indonesia tidak berhenti pada pembangunan ekosistem kendaraan listrik, tetapi benar-benar mampu mengurangi impor energi, memperkuat industri dalam negeri, dan menjadikan sumber daya domestik sebagai fondasi ketahanan energi nasional.
“Kita akan bangkit benar-benar. Sekarang kita sudah mulai bangkit,” pungkasnya.
